ANTS - Dampak perubahan iklim global mulai dirasakan oleh daerah-daerah pesisir Indonesia, khususnya wilayah perkampungan yang berada dekat dengan laut. - Permasalahan cuaca ekstrem akibat krisis iklim dunia semakin mengancam kawasan pesisir Nusantara, termasuk komunitas-komunitas di sekitar tepi pantai. - Kenaikan permukaan air laut dan bencana alam yang dipicu oleh krisis iklim global saat ini memberi pengaruh besar kepada masyarakat pesisir Indonesia, terutama penduduk di daerah pinggiran pantai.
Dampaknya bukan saja dirasakan dalam potensi menghilangnya desa, tetapi juga berupa hilangnya kondisi hidup sehari-hari anak-anak pantai karena perkembangan yang lalai terhadap alam.
Laporan terkini Childen’s Climate Risk Report 2026 yang dikeluarkan oleh UNICEF mengungkapkan bahwa sebagian besar anak-anak di seluruh dunia saat ini menghadapi ancaman perubahan iklim.
Setidaknya 1,1 miliar anak mengalami tiga bahaya secara bersamaan, yaitu kemarau, suhu yang sangat tinggi, serta gelombang panas.
Mida Saragih, aktivis perlindungan pantai dan laut dari WALHI, menyampaikan bahwa anak-anak merupakan yang paling rentan terkena dampak bencana ini.
Paling sedikit 33 juta anak terkena dampak banjir pantai dan 337 juta lainnya terpengaruh oleh banjir sungai. Tingkat kerentanan mereka kian memburuk akibat pertimbangan usia, jenis kelamin, serta keadaan disabilitas, lebih-lebih ketika harus lari dari bencana dan tinggal di tengah ketidakstabilan," kata Mida, dilaporkan pada Senin (29/6).
Tinjauan Kritis Jalan Pantai: Wilayah darat yang Selalu Menghilang
Keadaan yang mengkhawatirkan ini secara jelas terlihat sepanjang Pantai Utara Jawa.
Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2026 menyebutkan bahwa 65,8 persen daerah pantai mengalami pengikisan berat sejak tahun 2000 sampai dengan 2024. Keadaan tersebut semakin memburuk akibat peristiwa penurunan permukaan bumi.
Tekanan dari lingkungan dan situasi ekonomi di kawasan Pantura tidak saja menghancurkan fasilitas umum, namun juga berdampak pada keadaan mental anak-anak.
"Mereka harus berkembang di tengah kondisi yang membahayakan kesehatan, pendidikan, serta masa depan," lanjut Mida.
Lembah-Lembah di Wilayah Kabupaten Demak Perlahan Terendam Air
Salah satu daerah yang menghadapi situasi terparah ialah Provinsi Jawa Tengah.
Menurut data WALHI Jawa Tengah, dari total 341 desa pantai yang terdapat di 17 kabupaten/kota, sekitar 96,6% berada dalam kondisi rawan bencana cuaca.
Kecamatan Sayung yang berada di Kabupaten Demak menjadi pusat konflik dengan kondisi alam. Air pasang tinggi telah menggenangi sekitar 1.266 hektare area di kawasan ini.
Penduduk di Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah terpaksa membangun rumah mereka lebih tinggi secara berkala agar tidak terendam air.
Laporan BPS pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Desa Bedono merupakan wilayah yang paling luas dalam Kecamatan Sayung, dengan area seluas 739 hektar.
Namun, penelitian spesifik yang dilakukan oleh WALHI Jawa Tengah pada tahun 2024 mengungkapkan temuan yang mengejutkan: wilayah dataran di Desa Bedono telah berkurang secara signifikan dan saat ini tinggal sekitar 94,33 hektar.
Sebagai akibatnya, beberapa desa menghilang dari peta dan penduduknya harus meninggalkan tempat tinggal mereka, diantaranya:
- Desa Tambaksari (hilang antara tahun 1999 hingga 2000)
- Desa Rejosari / Senik (hilang pada tahun 2006)
- Desa Mondoliko ( tenggelam pada tahun 2023 )
Peristiwa hilangnya wilayah daratan terjadi akibat gabungan berbahaya antara naiknya permukaan air laut sebesar ± 15,5 sentimeter setiap tahun serta turunnya permukaan tanah dengan rentang antara 7 hingga 21 centimeter pertahun.
Tekanan untuk Menghentikan Proyek Raksasa Tembok Laut Besar
Dalam menghadapi situasi yang semakin memprihatinkan, Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab etis maupun legal dalam menjaga hak-hak generasi mendatang.
"Bila terus-menerus mengabaikan pantai yang tenggelam, negara tidak saja gagal menjaga anak-anak saat ini, tapi juga sedang mencuri hak generasi mendatang untuk memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, serta dapat bertahan lama," tegas Fahmi.
WALHI mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang ada di wilayah pantai Jawa.
Proyek-proyek besar dianggap malah akan meningkatkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi sebelumnya.
Sebagai upaya penyelesaian masalah, WALHI meminta pemerintah agar secepatnya berhenti melakukan pembangunan proyek raksasa Giant Sea Wall (Tanggul Laut Besar) serta kawasan strategis nasional Kedungsepur yang mencakup daerah Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.
Pengelolaan krisis iklim perlu dimulai dari melindungi ekosistem alami di Pantura, bukan melakukan pengecoran yang luas.
Posting Komentar