Dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 5%, angka yang belum memadai untuk meningkatkan posisi negara tersebut. middle-income country Ketergantungan terhadap sektor dengan nilai tambah kecil serta kemampuan produksi yang masih terbatas merupakan penyebab utama permasalahan tersebut.
Agar bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 6-8% selama lima tahun ke depan, sambil meminimalkan ancaman "peralihan separuh jalan" akibat inisiatif yang tidak terselaraskan dan kurangnya koordinasi secara nasional. Dalam hal ini, carbon finance bukan sebagai pilihan lainnya, tetapi sebagai alat strategis yang mampu mempercepat peralihan menuju lingkungan yang lebih hijau serta berfungsi sebagai mesin pertumbuhan yang baru.
Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Tingkat Peningkatan Cepat Percepatan Pertumbuhan yang Menyeluruh dan Ramah Lingkungan Dorongan Kenaikan Ekonomi yang Partisipatif dan Jangka Panjang Kemajuan Ekonomi yang Lebih Adil serta Tahan Lama Proses Perkembangan Ekonomi yang Merata dan Berkesinambungan
Pada hakikatnya, carbon finance merupakan perubahan mendasar dalam pola pikir ekonomi yang menjadikan perlindungan alam serta penurunan emisi sebagai aset finansial yang dapat diperjualbelikan. Sistem ini menawarkan nilai uang bagi tiap metrik ton karbon dioksida yang berhasil dihindari atau terserap oleh lingkungan, lalu menyajikannya dalam bentuk sertifikat karbon—barang dagangan baru yang permintanya semakin tinggi di pasar internasional.
Kegiatan yang dahulu dianggap sebagai beban finansial atau tanggung jawab etis—misalnya pemulihan hutan, perbaikan daerah rawa pasir, maupun beralih ke energi bersih—sekarang berkembang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dunia usaha, baik perusahaan besar global maupun UKM, mampu memperoleh dana tersebut dengan menyusun proyek-proyek yang telah diverifikasi. Oleh karena itu, carbon finance bertindak sebagai insentif keuangan langsung yang memacu pengembangan teknologi ramah lingkungan serta pendanaan yang bersifat berkelanjutan dengan cakupan yang sebelumnya tidak dapat dicapai.
- Indonesia Meningkatkan Cadangan Karbon Sebesar 34.478 Tons CO2e
- Sektor industri menjadikan ekonomi hijau sebagai penggerak utama dalam mengurangi emisi karbon
- JETP: Indonesia Membutuhkan Dana Sebesar Rp 1.538 Triliun Untuk Mendekarbonisasikan Pembangkit Listrik Sendiri
Revitalisasi Mutu dalam Pasar Karbon Dunia
Perubahan mendalam dalam pasar karbon telah terlihat melalui tren dunia: inti atau keandalan sekarang jadi faktor utama yang memberikan nilai. Informasi terbaru dari Sylvera menunjukkan bahwa harga surat berharga karbon berkualitas tinggi mencatat rekor pada kuartal ketiga 2025, dimana surat berhaga untuk penanaman ulang hutan, pemulihan hutan, serta penebangan tanaman baru (ARR) menyentuh angka $24 per ton — meningkat signifikan dibanding rata-rata $14 di awal tahun tersebut. Atau: Berdasarkan data internasional, ada transformasi mendasar dalam perdagangan sertifikat emisi karbon; saat ini, standarisasi menjadi elemen penting dalam menilai nilainya. Laporan teranyar dari Sylvera memperlihatkan bahwa harga sertifikat karbon mutu tinggi meroket selama triwulan ketiga 2025, khususnya untuk proyek seperti pengelolaan hutan, rehabilitasi lahan hijau, maupun pembukaan area vegetatif (ARR), yaitu mencapai USD 24 per ton – naik drastis jika dibanding rerata USD 14 bulan pertama tahun itu. Atau: Pergeseran besar-besaran sedang terjadi dalam pasar carbon secara global, dengan fokus lebih kepada aspek akurasi sebagai komponen utama penciptaan nilai. Menurut laporan terbaru dari Sylvera, harga sertifikat karbon bermutu tinggi berhasil mencetak rekor tertinggi di kuartal ketiga 2025, khususnya untuk aktivitas afforestation, reforestation, dan revegetation (ARR) yang bertengger pada level USD 24 per ton—meningkat tajam dari rata-rata USD 14 pada awal periode tersebut.
Peristiwa ini menggambarkan pergeseran dalam cara berpikir para pembeli korporasi. Perusahaan multinasional kini tidak hanya membeli sertifikat karbon demi memenuhi tanggung jawab saja. Mereka sekarang lebih cenderung memilih proyek-proyek tertentu yang mampu memberikan dampak riil serta pencapaian yang bisa diukur. Sekitar 57 persen sertifikat karbon yang "dihapuskan" selama semester pertama tahun 2025 memiliki rating BB atau lebih baik, naik dibandingkan 52 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya arus signifikan menuju sertifikat dengan kualitas tinggi yang dapat dipertahankan secara transparan guna mendukung kebijakan tersebut. net-zero .
Sementara permintaan meningkat—dengan retirement pinjaman mencapai 128,15 juta secara year-to-date Salah satu angka tertinggi dalam sejarah — pasokan malahan mengalami penurunan. Penerbitan kredit menurun menjadi 63,2 juta pada triwulan ketiga, dibandingkan 76,9 juta pada triwulan kedua. Kondisi pasar yang sulit ini, di mana permintaan melebihi pasokan baru, membentuk suasana yang sangat baik bagi pelaku usaha dengan kualitas kredit bagus untuk mendapatkan margin harga yang besar.
Pasaran dunia mulai menunjukkan perbedaan dalam hal kredit karbon avoidance (penghindaran emisi) dan removal (penghilangan karbon). Kredit removal seperti pengambilan udara secara langsung ( direct air capture yang dilakukan oleh Climeworks di Islandia bisa diperjualbelikan dengan harga sekitar US$170 hingga 500 per ton berkat sifatnya yang tetap. Sedangkan kredit nature-based biasanya biaya konservasi hutan berkisar antara 7 sampai 24 dolar AS per ton.
Distribusi ini penting untuk strategi Indonesia. Berkat potensi karbon biru, pemulihan lahan gambut, serta perbaikan hutan, Indonesia mampu membentuk portofolio kredit karbon yang beragam—dimulai dari kredit nature-based dengan manfaat keanekaragaman hayati serta proyek penghapusan yang memiliki nilai lebih tinggi. Pasar sukarela dunia, yang diprediksi berkembang dari US$4,04 miliar di tahun 2024 menjadi antara US$50 sampai US$100 miliar pada 2030, menawarkan peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk menjadikan dirinya sebagai aktor utama.
Menciptakan Ekosistem Ekonomi Karbon
Perkembangan kebijakan iklim dunia saat ini tengah mengalami proses penyatuan yang cukup besar. Dari satu sudut pandang, PBB lewat Kesepakatan Paris telah menciptakan dasar regulasi inti, termasuk penerimaan metode awal berdasarkan Pasal 6.4 Paris Agreement Crediting Mechanism Sistem ini dibuat untuk membentuk standar dunia yang dapat dipercaya dengan memperbaiki kekurangan pasar karbon sebelumnya melalui tindakan pencegahan. double-counting dan peningkatan transparansi.
Di pihak lain, Uni Eropa mengumumkan Sementara itu, Uni Eropa merilis Dari sisi lain, Uni Eropa memperkenalkan Pada saat yang sama, Uni Eropa me-launching Sebaliknya, Uni Eropa melakukan peluncuran Secara bersamaan, Uni Eropa menyelenggarakan Di samping itu, Uni Eropa melaunching Dalam waktu yang sama, Uni Eropa mengeluarkan Selain itu, Uni Eropa meluncurkan Terkait hal tersebut, Uni Eropa meresmikan Carbon Border Adjustment Mechanism (Mekanisme Tarif Karbon Eksportir Uni Eropa/EBT) yang bertindak sebagai alat kebijakan perdagangan guna menyamakan tingkat kompetisi antara produsen lokal dengan impor. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa walaupun dampak ekonomi langsung dari EBT terhadap mitra dagang tidak begitu besar, pengaruh strateginya jauh lebih signifikan. Sistem ini mendorong negara eksporter agar melaksanakan atau meningkatkan mekanisme harga karbon dalam negeri mereka.
Kedua kekuatan dunia ini berkonvergensi membentuk sebuah lingkungan kerja di mana karbon memperoleh nilai ekonomi yang sudah termasuk dalam sistem perniagaan dan pengeluaran. Untuk Indonesia, kondisi ini tidak hanya menjadi tekanan luar biasa, tetapi merupakan suatu window of opportunity untuk mereformasi sistem perekonomian secara mendasar.
Infrastruktur Regulasi Domestik
Potensi Indonesia di bidang carbon finance Sangat luas, meliputi hutan tropis, daerah rawa-rawa, serta cadangan karbon biru di sekitar pantai—with kemampuan suplai kredit karbon mencapai 577 juta ton CO2e. Akan tetapi, potensi tersebut selama ini menghadapi kendala akibat ketidakcukupan infrastruktur peraturan yang mampu mendukung pengakuan dan pertukaran secara internasional.
Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK) muncul sebagai jawaban transformatif atas ketimpangan tersebut, menciptakan tiga perubahan utama.
Pertama Peraturan pemerintah ini mengkoordinasikan kebijakan karbon dengan dasar aktivitas ekonomi dengan menjadikan pertumbuhan biru sebagai fokus utama dalam perencanaan karbon nasional. Rangka kerja ini menentukan komponen kunci seperti Pengalokasian Karbon, Batas Maksimum Emisi, serta Kuota Emisi, sehingga membuka fondasi untuk pasar karbon yang jelas dan bertanggung jawab.
Kedua regulasi ini mempermudah proses bisnis dalam mekanisme tersebut offset dengan mengakui standar dan metode internasional yang dapat dipercaya. Penerimaan langsung terhadap satuan karbon yang telah bersertifikat oleh Independent Crediting Program (ICP) Internasional — sebagai pilihan tambahan selain Sertifikasi Nasional (yang dikenal juga dengan nama SPE-GRK) — menawarkan kebebasan serta menjaga standar yang baik. Mekanisme ini mendukung perdagangan offset Secara keseluruhan sepanjang tahun, melalui proses yang transparan dan bermoral, satuan karbon dari proyek pengurangan emisi bisa ditentukan sebagai bagian dari capaian NDC.
Ketiga peraturan ini menciptakan kerangka pengelolaan yang efektif melalui penyerahan pelaksanaan NEK kepada pihak-pihak terkait dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Departemen sektoral berwenang mengesahkan proyek-proyek mitigasi di wilayahnya masing-masing, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas realisasi NDC. Sistem Registrasi Satuan Karbon (SRUK) didirikan agar transaksi dilakukan secara transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan interoperable dengan sistem registri internasional.
Infrastruktur Regulasi Domestik
Berbekal infrastruktur yang kuat, Indonesia tidak saja dapat menjadikan dirinya sebagai aktor tepercaya dalam pasar karbon dunia—yang memiliki potensi mengundang investasi hingga 5,8 miliar dolar AS—namun juga menciptakan fondasi untuk industri ramah lingkungan yang bersaing. Pemetaan registrasi serta penerimaan standar internasional memudahkan akses ke pasar yang lebih luas, sedangkan otoritas sektor yang jelas menjamin pelaksanaan yang efisien pada level operasional.
Perpindahan menuju perekonomian berkelanjutan membutuhkan pengoordinasian kebijakan yang menyeluruh. Alat-alat fiskal, aturan di bidang keuangan, serta kebijakan industri harus saling terhubung agar dapat membawa dampak positif dalam proses perubahan struktural. Kebijakan pruden mikro maupun makro yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sudah berhasil menyalurkan arus modal ke aktivitas yang ramah lingkungan. Tindakan seperti ini perlu ditingkatkan melalui insentif pajak yang mendukung investasi berwawasan lingkungan serta sanksi terhadap kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan.
Carbon finance mewakili lebih dari sekadar komitmen terhadap iklim — ini merupakan strategi pengembangan yang bijaksana untuk keluar dari middle-income trap Memanfaatkan aliran dana iklim global serta merancang infrastruktur pendukung yang sesuai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Indonesia mampu mempercepat perpindahan ke sebuah perekonomian biru yang efisien, bersaing, dan menyeluruh.
Sebagaimana disampaikan oleh Allister Furey, CEO Sylvera: Kenaikan premi untuk kredit berkualitas tinggi menunjukkan bahwa integritas sekarang menjadi faktor utama dalam menciptakan nilai. Pernyataan ini menunjukkan kesempatan istimewa bagi Indonesia. Berkat sumber daya alam yang melimpah serta sistem peraturan yang saat ini telah sesuai dengan standar kejujuran terbaik, Indonesia tidak saja mampu ikut serta di pasar karbon internasional, tapi juga menjadi pemimpin pada masa depan yang mana mutu lebih unggul daripada jumlah.
Tepatnya, carbon finance Bukan tujuan utama, tetapi alat untuk mewujudkan perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia menuju kesejahteraan jangka panjang dan berkelanjutan—dasar penting bagi Indonesia Emas 2045. Di tengah dunia ekonomi yang semakin memberikan nilai pada tindakan iklim nyata, Indonesia memiliki seluruh potensi yang dibutuhkan guna beralih dari eksportir barang mentah menjadi penyedia solusi iklim berkualitas tinggi.
Posting Komentar