PR SURABAYA - Langkah pemerintah untuk menghapus subsidi sektor otomotif dimulai pada tahun mendatang tidak hanya merupakan kebijakan pajak yang umum.
Ini merupakan tanda yang jelas bahwa negara sedang merombak fungsi mereka, berpindah dari seorang pelaku pasaran menjadi penentu kemenangan.
Sampai saat ini, pemerintah masih belum mengumumkan dengan jelas jenis insentif apa yang akan dicabut. Meski demikian, petunjuknya telah terlihat jelas.
Pendanaan yang sebelumnya digunakan untuk menghidupi industri otomotif, seperti kendaraan listrik, hybrid, dan LCGC akan dipindahkan guna mendanai proyek mobil nasional.
Kendala utamanya adalah kebijakan tersebut dikeluarkan pada waktu yang paling kurang sesuai.
Pasaran Masih Tidak Stabil, Negeri Mengangkat Tikar Pasar belum pulih, negara mengambil langkah mundur Ekonomi Belum Pulih, Negara Menyusutkan Investasi Kondisi Pasar Masih Lemah, Negara Mencabut Dukungan Pasar Sedang Lesu, Negara Memperketat Kebijakan Situasi Ekonomi Belum Baik, Negara Mulai Berhenti Mendukung Bursa Masih Tidak Sehat, Negara Menghapus Program Bantuan Perdagangan masih tertunda, negeri menarik kembali dukungan Perekonomian Masih Runtuh, Negara Meredam Kepercayaan Investor Harga dan Permintaan Turun, Negeri Mundur dari Langkah Progresif
Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri belum juga pulih. Kemampuan pembelian masyarakat tetap lemah. Jaringan suplai industri otomotif, yang menyedot jutaan pekerja, masih memerlukan insentif untuk menghindari kejatuhan.
Sebaliknya daripada memperkuat dasar pasar, pemerintah malahan mengangkat lantai di bawah kaki sektor industri. Tanpa dukungan, harga kendaraan beroda empat hampir dipastikan meningkat.
Mobil listrik dan mobil hibrida yang baru-baru ini mulai diminati oleh konsumen menghadapi risiko kenaikan harga lagi, sedangkan kendaraan LCGC yang merupakan penyokong utama pasar dalam negeri juga turut terdampak.
Perubahan energi yang selama ini diumandangkan kini menghadapi risiko menjadi sekadar kata-kata kosong.
Dari Bantuan Pasar Menuju Pemujaan Proyek
Disinilah kritik yang paling pedas muncul. Negara tidak lagi menyebarkan bantuan kepada berbagai elemen dalam sistem, tetapi justru memfokuskan dana pada sebuah proyek besar saja.
Bukan tentang efisiensi, tetapi lebih pada sikap yang diambil.
Polanya bukan sesuatu yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa proyek-proyek yang "diambil alih oleh negara" seringkali tidak terkena kritikan, kurang dalam penilaian, serta mahal biaya kesalahannya.
Bila proyek mobil nasional tidak mampu berkompetisi, maka tidak hanya satu merk yang jatuh, tetapi keseluruhan sektor yang telah tertinggal.
Masyarakat semakin membandingkan model ini dengan berbagai program lain yang memiliki anggaran tinggi, kurangnya kejelasan, serta lebih mengedepankan cerita daripada pencapaian nyata.
Siapa yang Dikorbankan?
Pertanyaan paling mudah justru yang paling menyulitkan: siapakah yang memikul konsekuensinya?
Jawabannya bukanlah sebuah negara, tetapi para konsumen yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli kendaraan dengan harga yang lebih tinggi, karyawan yang menghadapi ancaman kehilangan jam kerjanya, serta pengusaha di sektor industri yang kehilangan jaminan dari kebijakan pemerintah.
Mobil lokal mungkin menjadi impian yang besar. Namun menghentikan dukungan di tengah kondisi industri yang lesu merupakan spekulasi berisiko tinggi.
Negara Wasit atau Pemain?
Di dalam sebuah industri yang seimbang, negara bertindak sebagai wasit, mengawasi peraturan-peraturan, memberikan insentif yang adil, serta membiarkan persaingan menentukan keberhasilan para pelaku usaha. Jika negara terlibat langsung sebagai peserta, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan di pasar akan sangat tinggi.
Saat ini masyarakat sedang menantikan jawaban yang belum juga tiba, apakah hal ini merupakan strategi industri jangka panjang, atau hanya sebuah proyek kehormatan yang diselubungi semangat nasionalisme?
Bila insentif dihentikan tanpa adanya panduan yang pasti, kendaraan lokal mungkin muncul bukan sebagai lambang kemampuan sendiri, tetapi malah menjadi bangunan mahal hasil kebijakan yang tergesa-gesa.
Posting Komentar